Virtual Culture Network – 21 Juni kemarin, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta agar penyelenggara jasa internet memutus akses internet judi online dalam 3×24 jam hari kerja.
Pemutusan akses internet yang dimaksud yakni dari dan ke Kamboja dan Filipina, sebagai salah satu langkah awal Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dalam upaya darurat judi online Indonesia.
Kebijakan yang tertuang di dalam surat keputusan nomor B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 kini telah memasuki akhir batas waktu pelaksanaan 3x24jam yang telah ditentukan.
Akankah berjalan sesuai yang diharapkan? Seberapa besar efektifitasnya jika dipandang dari sisi teknologi dan jaringan informasi?
Tiga Tuntutan Awal Kominfo
Budi Arie selaku Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menindaklanjuti hasil rapat Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Satgas pada 19 Juni lalu. Budi meminta penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) melakukan sejumlah poin.
Terdapat tiga permintaan Kominfo yang ditujukan untuk para NAP sebagai berikut:
- Melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online terutama dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina dalam waktu paling lambat 3×24 jam (hari kerja) sejak surat ini ditandatangani.
- Jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif
- Melaporkan langkah-langkah pemutusan dan hasil pelaksanaannya untuk evaluasi dan tindak lanjut.
Meski wacana tersebut sudah pasti dilakukan, Kominfo akan tetap terus melakukan pemblokiran pada situs-situs judi online. Data terbaru menyebutkan kementerian telah memblokir 2,1 juta situs.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong juga menjelaskan bahwa Kominfo memiliki mekanisme untuk menjaring situs dan konten terkait judi online. Salah satunya menggunakan sistem automatic identification system (AIS).
“Kita punya tiga mekanisme, pertama AI melalui automatic identification system. Ini lebih banyak memang identifikasi dari alat ini,” jelas Usman.
“Kedua melalui patroli siber, ini manusia ya orang yang terdiri dari 3 shift. Yang ketiga laporan dari masyarakat. Tiga mekanisme itulah yg kita gunakan memantau judi online,” imbuhnya.
Estimasi Proses dan Langkah Pemblokiran
Seperti kita ketahui, untuk bisa mengakses sebuah konten secara daring / online, hal pertama yang kita butuhkan adalah jaringan internet, yang umumnya disediakan oleh NAP (Network Access Provider) yang ada di Indonesia.
Alur proses dan cara kerja internet sebenarnya cukup simple dan mudah, mirip dengan proses keberangkatan kita ke luar negeri.
Saat pergi ke luar negeri, kita harus melewati gate (gerbang imigrasi) di negara sendiri untuk pemeriksaan sebelum diperbolehkan berangkat. Dan ketika kita sampai di negara tujuan, kita akan diperiksa sekali lagi di gate untuk mengetahui tujuan kita di sana.
Dengan analogi sama, itu berarti saat kita mengakses sebuah situs online / website, maka kita akan dihubungkan ke sebuah terminal gateway yang akan memeriksa tujuan kita sebelum terhubung. Jika situs tersebut diperbolehkan, maka permintaan kita akan diteruskan dengan menghubungi nomor alamat IP (Internet Protocol) dari situs bersangkutan, tentunya setelah melewati gateway lokasi tujuan.
Nomor alamat IP sendiri fungsinya sama seperti nomor telepon, yang bisa memberikan informasi lokasi negara, nama perusahaan penyedia jaringan dan juga cluster subnet (ibarat nomor rumah).
Jika kita mengikuti sistematik cara kerja internet, maka aksi Menkominfo untuk memutuskan akses internet lintas dua negara tersebut hanya bisa terlaksana jika salah satu opsi berikut terpenuhi:
- Gateway negara bersangkutan, dalam hal ini Kamboja dan Filipina bersedia untuk memblokir semua permintaan akses dari maupun dengan tujuan IP Indonesia.
- Gateway negara asal (Indonesia) memblokir semua permintaan akses yang berasal dari maupun dengan tujuan nomor IP Kamboja dan Filipina.
- Penguncian layanan internet bagi pelanggan yang ketahuan melakukan akses ke situs judi online.
Dari semua opsi, hanya opsi kedua yang mudah terlaksana karena berada dalam kendali penuh pemerintah Indonesia. Sedangkan opsi lainnya membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yang belum tentu akan 100% berkolaborasi penuh.
Kurang Efektif Untuk Berantas Judi Online
Meskipun aksi kominfo untuk blokir internet cukup bagus dan mungkin berhasil memberantas judi online, namun hasil akhir yang didapatkan pasti akan jauh dari ekspektasi. Kenapa begitu?
Berikut beberapa alasan kenapa aksi ini akan sulit mendapat hasil positif.
Pertama, tidak semua server bandar judi berada di Kamboja ataupun Filipina sebagaimana klaim dari Kominfo. Ini berarti aksi pemblokiran tidak akan memberi pengaruh banyak dalam pemberantasan judi online.
Sebagai informasi, saat membangun sebuah situs, lokasi server atau data center bisa kita pilih secara bebas tergantung kapasitas penyedia layanan. Menurut data statistik global, lokasi data center yang paling banyak dipilih orang adalah server Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia dan Inggris.
Kedua, ada aplikasi proxy dan juga VPN untuk merubah IP jika diperlukan.
Meskipun penggunaan VPN maupun proxy bukan merupakan hal umum bagi masyarakat awam, namun dengan sedikit pengaturan saja, seseorang sudah bisa akses internet lewat proxy dan VPN tanpa perlu aplikasi apa pun.
Ketiga, adanya aplikasi smartphone buatan bandar judi online.
Alasan yang ketiga ini cukup to the point. Di jaman smartphone sekarang ini, tentunya kita sering meng-install aplikasi di handphone kita. Baik Android maupun iPhone, aplikasi sudah menjadi konsumsi sehari-hari.
Hampir semua bandar judi online telah memiliki aplikasi buatan sendiri supaya memudahkan akses masuk member mereka ke dalam permainan. Jadi meskipun akses diblokir, tetap saja aplikasi bisa dibuka tanpa hambatan.
Meniru Pemerintah Tiongkok
Lantas, apakah ada kiranya metode lain supaya pemblokiran bisa efektif seminimal mungkin? Ada, namun metode ini tergantung seberapa besar niat pemerintah Indonesia untuk mencabut kebebasan informasi dan pemberitaan yang ada saat ini.
Pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintah Tiongkok dalam menyiasati peredaran konten internet yaitu dengan membatasi/memblokir semua situs luar seperti Google, Facebook, dan sejenisnya yang menjadi sarana sekaligus sumber peredaran informasi bebas.
Supaya bisa mengendalikan informasi yang diterima rakyatnya, pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan situs buatan lokal dalam negeri supaya konten yang beredar ada dalam pengawasan mereka dan gampang di-filter sesuai kehendak mereka.
Konten-konten berbahaya tidak akan pernah muncul ataupun diakses secara mudah oleh warga negara mereka. Berkat campur tangan pemerintah, cukup hitungan detik saja untuk menghapus semua konten yang dianggap menyalahi aturan.
Itulah mengapa rata-rata situs judi online maupun situs porno yang dibuat orang Tiongkok lebih banyak beroperasi di luar Tiongkok. Sekilas hampir mirip dengan situasi kita sekarang di Indonesia ya kan?
Namun tetap saja pemerintah mereka kecolongan meskipun suidah begitu ketat. Lagi-lagi aplikasi VPN dan Proxy menjadi senjata utama untuk mengatasi pemblokiran akses yang ada.
Jadi, jangan heran kalau dampak aksi pemblokiran internet yang sedang dilakukan Indonesia saat ini akan sangat kecil efeknya.
